Investigasi Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengapresiasi Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyidik kasus dugaan korupsi melalui pengadaan digital education classroom tahun anggaran 2013 di Pemprov DKI Jakarta.

“Bagus, ini menarik gitu lho,” kata Basuki di Balai Kota, Kamis (4/2/2016).

Basuki mengaku memberi banyak data kepada Bareskrim Polri mengenai berbagai dugaan penyalahgunaan APBD DKI.

Polisi kemudian mulai menyelidiki data-data dugaan penyelewengan anggaran tersebut.

Beberapa waktu lalu, Basuki dipanggil ke Bareskrim Polri untuk menjadi saksi dalam kasus dugaan penyalahgunaan anggaran dalam pengadaan UPS tahun 2014.

“Sebetulnya, waktu saya ke Bareskrim, saya bawa berkas dan saya kira akan jadi temuan yang begitu banyak sampai merunut ke belakang (APBD DKI tahun-tahun sebelumnya). Bayangin saja, masa pengadaan elektronik sistem manajemen sekolah sampai Rp 5 miliar,” kata Basuki.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Erwanto mengungkapkan, pengadaan digital education classroomitu dilakukan oleh Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat pada 20 SMA/SMKN di Jakarta Barat pada tahun anggaran 2013.

“Penyelidikan sudah tiga bulan lebih. Tanggal 27 Januari 2016 lalu, perkara itu naik ke tahap penyidikan,” ujar Erwanto.

Penyidik sudah memeriksa puluhan saksi, baik dari suku dinas maupun pihak swasta.