Investigasi Hukum

SAHAM NOMINEE: BISNIS DAN SOLUSI

Praktek pemegang saham nominee  atau pernyataan saham atas nama telah tumbuh dan berkembang di dunia bisnis di Indonesia, baik perusahaan swasta maupun penanaman modal asing.

LARANGAN NOMINEE SAHAM

Larangan terhadap praktek saham atas nama telah dinyatakan secara tegas dalam hukum perseroan dan hukum penanaman modal di Indonesia. Namun demikian dapat diduga praktek tersebut masih terus dilakukan oleh beberapa perusahaan baik nasional maupun modal asing. Dasar hukum pelarangan saham atas nama adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal khusus Pasal 33 ayat (1) melarang penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing untuk membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. Apabila tetap dilakukan perjanjian saham atas nama maka perjanjian seperti itu dinyatakan batal demi hukum. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 33 ayat (2) undang-undang penanaman modal.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 48 ayat (1) secara jelas diatur bahwa saham dikeluarkan atas nama pemiliknya. Jadi, saham itu wajib terdaftar atas nama pemilik saham, tidak bisa nama pemegang saham berbeda dengan pemilik sebenarnya.

Alasan dari adanya pelarangan ini adalah untuk menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain. Hal ini untuk menyiasati ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang membatasi adanya bidang usaha yang tertutup untuk asing ataupun terbuka bagi asing dengan persyaratan tertentu di bidang penanaman modal, belum lagi terkait dengan pajak pendapatan orang asing.

PRAKTEK BISNIS

Ketika seorang pengusaha berhadapan dengan kondisi riil bisnis maka dia pasti mencari solusi untuk kepentingan bisnisnya. Untuk perluasan kemajuan usahanya, dia membutuhkan dana yang besar. Investornya berasal dari luar negeri. Bidang usaha yang dijalani adalah bahan peledak yang membutuhkan modal besar dan teknologi canggih.

Salah satu negosisasi terkait dengan saham adalah investor biasanya memiliki posisi yang sangat kuat dalam melakukan negosiasi karena bertindak selaku pemiliki modal. Singkatnya, hasil negosisasi komposisi saham menjadi 30% dari seluruh saham dalam perusahaan dimiliki oleh orang Indonesia, sisa 70% saham lainnya diberikan kepada investor asing. Akan tetapi berdasarkan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Negative List, bahwa komposisi saham untuk bidang industri bahan peledak adalah pemegang saham asing maksimal 49% saham sehingga investor asing tidak bisa serta merta mendapatkan 70% saham.

Karena itu dalam prakteknya adalah investor asing memiliki 49% saham dan 21% saham lainnya dibuatkan perjanjian saham atas nama walaupun disadari bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemegang saham Indonesia tidak menyatakan keberatan dengan cara tersebut karena peluang bisnis yang bertahun-tahun ditunggunya dan tidak mau kehilangan kesempatan tersebut.

Salah satu solusi pada waktu negosisasi adalah modal investasi dihitung sebagai pinjaman perseroan yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Apabila pinjaman tersebut telah lunas maka dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda menjual 21% saham dalam perseroan kepada pemegang saham Indonesia sehingga komposisi penanaman modal menjadi 49% saham dimiliki oleh investor asing dan 51% persen dimiliki oleh pemegang saham Indonesia dengan segala dampak hukumnya. (INVELEX).