Investigasi Hukum

PHK KARYAWAN DAN UNSTABILITAS POLITIK

intelijen – Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran yang dilakukan banyak perusahaan di Indonesia berpontesi memunculkan revolusi.

Peringatan itu disampaikan pengamat politik Muslim Arbi kepada intelijen (03/07). “Berdasarkan pengakuan Apindo Jabar akan ada PHK besar-besaran setelah Lebaran. Ini tanda-tanda adanya revolusi. Rakyat lapar dan hanya bisa berontak. Kalau sudah revolusi, Jokowi bisa terjungkal,” kata Muslim Arbi.

Menurut Muslim, PHK ini disebabkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang tidak mendukung industri dalam negeri. “Sudah diproduksi, tetapi daya beli masyarakat tidak ada, jadi barang yang diproduksi tidak laku. Padahal industri harus membiayai karyawan, maka solusinya PHK. Ini yang harus dihindari agar tidak memunculkan masalah sosial,” papar Muslim.

Kata Muslim, pemerintah tidak mendukung beberapa industri dengan selalu mengatakan, “tidak perlu manja”. “Lihat saja industri di Korea, Cina selalu didukung pemerintah. Ini bukan masalah manja atau tidak, tetapi tidak ada itikad baik dari pemerintah untuk memajukan industri dalam negeri,” papar Muslim.

Muslim mengingatkan, PHK dan dibarengi kedatangan buruh impor dari Cina akan semakin memparah kondisi politik dan sosial di Indonesia. “Lihat saja, masyarakat akan semakin geram dan bisa-bisa muncul kerusuhan bernuansa SARA,” pungkas Muslim.

Sebelummya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat Dedy Widjaja mengatakan perlambatan ekonomi ini sudah berdampak pada perusahaan dalam negeri terutama industri padat karya.

Perlambatan ekonomi dalam negeri memicu beberapa industri atau perusahaan khususnya di daerah Jawa Barat berencana melakukan pemberhentian hubungan kerja (PHK) setelah lebaran Idul Fitri tahun ini. (www.intelijen.co.id)